HEBOH! Sidak BBM Subsidi di Padang Bongkar Modus Plat Ganda, Pelangsir Kabur Saat Polisi Datang

PADANG PN — Permainan di balik distribusi BBM bersubsidi jenis Bio Solar kembali mencuat di Kota Padang. Kali ini, dugaan praktik pelangsiran bukan hanya menjadi cerita di tengah masyarakat, tetapi terungkap dalam inspeksi mendadak tim gabungan di sejumlah SPBU kawasan Jalan By Pass, Padang.

Operasi tersebut melibatkan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Area Retail Sumbar, Hiswana Migas serta Dinas ESDM Sumatera Barat.

Yang membuat temuan ini menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan nomor polisi ganda oleh sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk mengakali sistem pembelian BBM bersubsidi.

Lebih mengejutkan, ketika petugas gabungan datang melakukan pemeriksaan, sejumlah pengemudi yang terindikasi sebagai pelangsir justru memilih kabur.

Temuan ini sontak membuka kembali pertanyaan besar: sejauh mana praktik pelangsiran BBM subsidi masih berlangsung di lapangan, dan apakah sistem pengawasan yang ada benar-benar mampu menutup seluruh celah permainan?

Datang untuk Isi Bio Solar, Pulang Dikejar Pemeriksaan

Sidak yang dilakukan tim gabungan menyasar langsung aktivitas pengisian Bio Solar bersubsidi. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sekaligus mencocokkan identitas kendaraan dengan dokumen dan sistem QR Code.

Dari pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi penggunaan plat nomor ganda yang diduga bertujuan mengelabui sistem dan mendapatkan BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan.

Situasi semakin menarik ketika sejumlah pengemudi yang diduga terindikasi melakukan pelangsiran melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas.

Peristiwa tersebut menjadi sinyal bahwa pengawasan di lapangan masih membutuhkan perhatian serius.

Sebab, BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Jika subsidi tersebut justru dimanfaatkan melalui modus tertentu untuk mendapatkan keuntungan, maka yang dirugikan pada akhirnya adalah negara dan masyarakat yang berhak.

5.000–6.000 Kendaraan Sudah Diblokir

Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Fakhri Rizal, menegaskan bahwa manipulasi nomor polisi maupun identitas kendaraan tidak akan dibiarkan.

Menurutnya, kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa pemblokiran akun QR Code secara permanen.

Bukan angka kecil.

Sepanjang tahun berjalan, Pertamina disebut telah memblokir sekitar 5.000 hingga 6.000 data kendaraan yang terindikasi melakukan kecurangan.

Selain kendaraan, sebanyak 31 SPBU juga telah mendapatkan sanksi pembinaan terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap BBM subsidi bukan persoalan kecil.

SPBU Juga Diminta Jangan Lengah

Persoalan tidak berhenti pada kendaraan dan konsumen. Pengelola SPBU juga menjadi bagian penting dalam rantai pengawasan.

Ketua Hiswana Migas Sumbar, Ridwan Hosen, mengingatkan seluruh pengusaha SPBU agar memperketat pengawasan terhadap operator.

Setiap transaksi BBM subsidi harus diverifikasi dengan mencocokkan nomor polisi kendaraan, STNK dan QR Code.

Jangan sampai celah administrasi maupun kelengahan operator justru dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari BBM subsidi.

ESDM Dorong Penindakan Konsisten

Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, membenarkan adanya dugaan penyalahgunaan yang ditemukan dalam pengawasan tersebut.

Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum secara konsisten terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Pesannya jelas: pengawasan tidak cukup hanya dengan sidak.

Jika ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, maka harus ada tindak lanjut dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Publik Kini Menunggu Langkah Polisi

Sidak gabungan di Jalan By Pass Padang ini menjadi alarm bahwa distribusi BBM subsidi masih memiliki celah yang harus terus diawasi.

Temuan kendaraan dengan dugaan plat nomor ganda dan pengemudi yang kabur saat petugas datang tentu membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Apakah hanya pelanggaran administratif?

Atau ada jaringan pelangsiran yang lebih besar di baliknya?

Pertanyaan tersebut kini berada di tangan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menjawabnya melalui pemeriksaan dan pembuktian.

Satu hal yang pasti, BBM subsidi bukan komoditas untuk dipermainkan.

Setiap liter Bio Solar yang disalahgunakan berarti berpotensi mengurangi hak masyarakat yang memang membutuhkan.

Karena itu, masyarakat berharap pengawasan tidak berhenti pada sidak dan pemblokiran QR Code. Jika ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, penindakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan dan tidak pandang bulu.

Red