Polda Sumbar dan Pemprov Sidak SPBU, Dugaan Mafia Solar Subsidi Mulai Terungkap

PADANG PN — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Sumatera Barat kian meresahkan masyarakat. Antrean kendaraan mengular hampir di seluruh SPBU, sopir truk dan angkutan umum harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan solar subsidi, sementara kemacetan terjadi di sejumlah titik akibat panjangnya antrean kendaraan.

Di tengah kondisi tersebut, Polda Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turun langsung melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi di lapangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar menggelar inspeksi mendadak (sidak) maraton ke sejumlah SPBU di Kota Padang selama tiga hari berturut-turut, mulai Kamis hingga Sabtu, 21–23 Mei 2026.

Kegiatan sidak dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Andry Kurniawan bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat Helmi Hariyanto selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang diduga melakukan praktik “lansir” BBM subsidi atau pengisian berulang untuk diperjualbelikan kembali.

Tidak hanya itu, aparat juga menemukan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi agar mampu menampung solar subsidi dalam jumlah besar. Bahkan, ditemukan kendaraan dengan pelat nomor yang diduga dapat diganti-ganti guna mengelabui sistem pengawasan dan melakukan pengisian di beberapa SPBU berbeda.

“Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat,” tegas Kombes Pol Andry Kurniawan.

Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi sangat berdampak terhadap masyarakat kecil, khususnya sopir angkutan barang, bus, hingga pelaku usaha yang bergantung pada solar subsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Kondisi ini sangat dirasakan masyarakat. Antrean panjang terjadi di banyak SPBU dan memicu kemacetan di sejumlah titik,” ujarnya.

Dalam sidak tersebut, petugas juga memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU agar tidak melayani pengisian BBM subsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain dugaan praktik lansir, aparat juga menyoroti kemungkinan adanya aliran BBM subsidi ke aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di sejumlah wilayah Sumatera Barat.

Aktivitas tambang ilegal tersebut diketahui membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar untuk mengoperasikan mesin dan alat tambang, sehingga diduga turut memicu tersendatnya distribusi BBM subsidi bagi masyarakat umum.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Hariyanto, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh langkah pengawasan dan penertiban distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan pengawasan agar distribusinya berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan,” kata Helmi Hariyanto, S.T., M.Eng.

Akibat kelangkaan BBM subsidi yang berkepanjangan, aktivitas transportasi dan distribusi barang di sejumlah daerah mulai terganggu. Banyak sopir harus mengantre sejak dini hari demi mendapatkan solar subsidi.

Polda Sumatera Barat menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi, mulai dari pelansir, kendaraan tangki modifikasi, hingga pihak-pihak yang diduga memanfaatkan BBM subsidi untuk aktivitas ilegal.

(Red)