Peninjauan “Tanah Timbul” di Pantai Parkit Picu Kritik, Warganet Soroti Prioritas Pemerintah Daerah

Padang PN - Langkah meninjau fenomena yang disebut sebagai “tanah timbul” di kawasan , menuai beragam kritik dari warganet. Kegiatan yang dipublikasikan melalui akun resmi di itu dinilai sebagian masyarakat tidak menyentuh persoalan mendasar yang sedang dihadapi warga.

Dalam unggahan tersebut, pemerintah daerah menjelaskan kemunculan daratan baru di pesisir sebagai dampak sedimentasi pascabanjir. Namun, narasi itu langsung mendapat respons kritis dari masyarakat pesisir yang menilai fenomena tersebut merupakan kondisi alam yang lazim terjadi.

Salah satu komentar datang dari akun UDA REFI yang menilai istilah “tanah timbul” terlalu berlebihan untuk menggambarkan timbunan pasir di bibir pantai.

"Itu ndak tanah timbul namonyo do, pasia dibao ombak tu namonyo pasia taonggok," tulisnya.

Komentar serupa bermunculan, memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang antara penjelasan formal pemerintah dengan pemahaman masyarakat lokal terhadap kondisi pesisir.

Sorotan tidak berhenti pada istilah yang digunakan. Sejumlah warganet juga mempertanyakan urgensi kehadiran kepala daerah dalam peninjauan tersebut di tengah berbagai persoalan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.

Akun Wawan menulis, “SDH 2 periode Gubernur Sumbar kurang gebrakannya yg pro rakyat.”

Sementara akun capricorn mengingatkan agar pemerintah lebih fokus pada amanah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

"Yang dikarajokan tu, apo nan diamanahkan rakyat mu... supayo sejahtera," tulisnya.

Kritik juga diarahkan pada pola komunikasi pemerintah di media sosial. Beberapa pengguna menilai konten yang dipublikasikan instansi resmi seharusnya tidak sekadar menampilkan kunjungan lapangan, tetapi juga memuat penjelasan ilmiah, dampak lingkungan, serta langkah konkret yang akan diambil pemerintah.

"Coba buat kontennya yang ada sedikit edukasi... masa sekelas dinas kayak gini," tulis salah satu akun lain.

Respons tersebut memperlihatkan meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan substansi setiap kegiatan pejabat daerah. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, kunjungan lapangan tanpa penjelasan teknis dan tindak lanjut nyata dinilai mudah memunculkan persepsi pencitraan.

Bagi sebagian warga, kehadiran pejabat di lokasi bencana atau fenomena alam tidak lagi cukup hanya dengan dokumentasi visual, tetapi harus diikuti solusi yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

✍️ ardi