Saat Jembatan Putus di Aceh–Sumut–Sumbar, Prajurit TNI Pikul Logistik demi Warga

Jakarta PN - Dari Aceh hingga Sumatra Barat, pembangunan jembatan darurat dan permanen dikebut secara super cepat. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan jalur logistik, menggerakkan kembali roda ekonomi, serta memastikan aktivitas masyarakat pascabencana dapat segera normal.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perbaikan Jembatan Nasional. Penugasan ini menegaskan peran strategis TNI AD dalam percepatan pemulihan infrastruktur vital di daerah terdampak bencana.

Dalam program nasional tersebut, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 jembatan di seluruh Indonesia, dengan fokus awal pada wilayah-wilayah yang terdampak banjir besar di Pulau Sumatra. Hingga tahap awal, pemerintah menargetkan 32 jembatan besar rampung hingga awal Januari 2026.

Jembatan dinilai sebagai kunci utama pemulihan, karena menjadi akses vital masuknya logistik, bantuan kemanusiaan, bahan pangan, serta sarana mobilitas warga. Selama jalur jembatan belum tersambung, prajurit TNI turun langsung ke lapangan, memikul bantuan logistik melalui jalur darat yang sulit demi memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Pola kerja yang diterapkan dalam satgas ini mengusung prinsip auftragstaktik, yakni sistem komando berbasis pendelegasian misi. Dalam konsep ini, pimpinan di tingkat bawah diberikan kewenangan penuh untuk mengeksekusi tugas di lapangan, dengan target dan tujuan yang jelas, sehingga keputusan dapat diambil cepat dan tepat sesuai kondisi medan.

Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam situasi darurat, terutama di wilayah bencana yang membutuhkan respons cepat, fleksibel, dan terkoordinasi. Dengan kombinasi kepemimpinan strategis, kekuatan lapangan TNI, serta dukungan lintas sektor, percepatan pembangunan jembatan diharapkan mampu menjadi fondasi kebangkitan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.