Emas Hampir 4 Kg Diamankan di BIM, AJAR-AJAK Desak Bea Cukai Buka-bukaan soal Jaringan Penyelundupan dan BMN Rp9,94 Miliar
PADANG PN – Penanganan kasus dugaan penyelundupan emas hampir 4 kilogram di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) serta pembatalan seremoni pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp9,94 miliar menjadi sorotan Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) dan Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK) Sumatera Barat.
Puluhan wartawan dari kedua organisasi tersebut mendatangi Kantor Bea Cukai Teluk Bayur di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Padang, Kamis (19/11/2026). Mereka mendesak transparansi dan penjelasan terbuka terkait sejumlah persoalan yang dinilai belum terjawab kepada publik.
Koordinator AJAR, Topik Marliandi, mempertanyakan perkembangan penanganan seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang diamankan saat membawa empat keping logam berwarna emas dengan berat hampir 4 kilogram di BIM pada 12 November 2026.
Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pembawa barang. Aparat penegak hukum harus menelusuri asal-usul emas, pemilik sebenarnya, pemasok, jalur distribusi, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan perdagangan lintas negara.
"Kami meminta aparat mengusut dari mana emas itu didapat, bagaimana proses pengolahannya, siapa pemiliknya, hingga apakah ada oknum yang meloloskan kurir tersebut sampai bisa masuk ke area steril bandara," tegas Topik.
AJAR dan AJAK juga menduga emas tersebut berpotensi berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah Sumatera Barat, seperti Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Dharmasraya. Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui penyelidikan aparat.
Selain kasus emas, kedua aliansi mempertanyakan pembatalan mendadak seremoni pemusnahan BMN senilai Rp9,94 miliar yang sebelumnya direncanakan Bea Cukai Teluk Bayur di Wisma Indarung.
Mereka meminta Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur menjelaskan alasan pembatalan, rincian barang yang akan dimusnahkan, dasar hukum, status barang, hingga penggunaan anggaran kegiatan.
Koordinator AJAK Sumatera Barat, Mukhsin, menegaskan bahwa pengelolaan barang hasil penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Pengelolaan barang milik negara hasil penindakan harus dapat ditelusuri, mulai dari status hukum, pencatatan, penyimpanan, hingga keputusan akhir terhadap barang tersebut," ujarnya.
AJAR dan AJAK turut menyoroti dugaan peredaran rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), kosmetik tanpa izin edar, serta perangkat komunikasi ilegal di Sumatera Barat. Mereka juga meminta optimalisasi dan transparansi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Kedua aliansi mendesak Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta pengawasan internal Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan dan penelusuran secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Mereka juga meminta Kapolri dan Kapolda Sumbar memberikan perhatian serius agar pengungkapan kasus emas tersebut tidak hanya menyasar pembawa barang, tetapi mampu mengungkap seluruh mata rantai yang terlibat.
Kini publik menunggu penjelasan resmi Bea Cukai Teluk Bayur dan aparat penegak hukum. Transparansi penanganan emas hampir 4 kilogram dan kejelasan status BMN Rp9,94 miliar menjadi ujian akuntabilitas institusi negara di mata masyarakat.
Catatan Redaksi: Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi kepada Bea Cukai Teluk Bayur serta seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Red)





No comments