Proyek SPAM Guo Kuranji Disorot: Dugaan Besi Bekas hingga Isu “Sampel Ganda”, Aparat Diminta Turun Tangan

PADANG PN — Di tengah narasi percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, kualitas pekerjaan proyek rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Guo Kuranji, Kota Padang, justru menjadi sorotan.

Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut diduga menggunakan material baja tulangan yang tidak sesuai dengan standar material baru sebagaimana dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi.

Temuan visual di lokasi pekerjaan menunjukkan adanya tumpukan besi bekas bongkaran struktur lama di sekitar area proyek. Sejumlah material terlihat mengalami korosi, bengkok, terpuntir dan memiliki bekas tekukan yang telah diluruskan kembali.

Yang menjadi perhatian lebih serius, pada area perakitan tulangan struktur beton yang akan dilakukan pengecoran, terlihat material besi yang secara visual menyerupai besi bekas atau material hasil bongkaran.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah material yang terpasang di dalam struktur benar-benar sama dengan material yang sebelumnya dinyatakan memenuhi persyaratan pengujian?

Klaim Lolos Uji Laboratorium Dipertanyakan

Saat dikonfirmasi mengenai kelayakan baja tulangan yang digunakan, Project Manager (PM) PT Hutama Karya, Asih, menyampaikan bahwa material besi yang masuk dan digunakan dalam pekerjaan telah melalui prosedur pengujian.

Menurut pihak kontraktor, material tersebut dilengkapi Lembar Hasil Uji (LHU), termasuk pengujian tarik (tensile test) dan pengujian lengkung (bend test).

Namun, keberadaan dokumen hasil pengujian tersebut kini perlu diuji kembali dengan kondisi material yang benar-benar terpasang di lapangan.

Sebab, apabila material yang diuji di laboratorium berbeda dengan material yang kemudian dipasang pada struktur, maka persoalannya bukan lagi sekadar kualitas material, melainkan menyangkut ketertelusuran material dan kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak.

Muncul Dugaan “Sampel Ganda”

Perbedaan antara klaim hasil pengujian laboratorium dengan kondisi fisik material yang ditemukan di lokasi memunculkan dugaan adanya modus yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan independen.

Salah satu dugaan yang mencuat adalah penggunaan sampel material baru saat pengujian, sementara material yang dipasang di lapangan berasal dari material berbeda.

Namun demikian, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan dokumen, pengambilan sampel langsung dari struktur, serta pencocokan dengan dokumen pembelian dan distribusi material.

Karena itu, aparat penegak hukum dan instansi pengawas dinilai perlu memastikan apakah nomor heat, ukuran, merek, mill certificate, surat jalan, volume pembelian dan hasil pengujian laboratorium benar-benar memiliki keterkaitan dengan material yang terpasang di proyek.

Besi Bekas Bongkaran Jadi Tanda Tanya

Keberadaan tumpukan besi bekas bongkaran di sekitar lokasi proyek semakin memperkuat kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan.

Material yang terlihat di lapangan antara lain memiliki kondisi berkarat, bengkok, terpuntir dan terdapat bagian yang tampak pernah mengalami tekukan.

Jika material tersebut memang digunakan kembali sebagai tulangan struktur baru, maka perlu dipastikan apakah penggunaannya diperbolehkan oleh spesifikasi teknis pekerjaan, desain, metode kerja, serta ketentuan mutu yang berlaku.

Terlebih lagi, struktur pada proyek SPAM berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik yang diharapkan mampu berfungsi dalam jangka panjang.

Pengawasan Jangan Hanya Berhenti di Atas Kertas

Sorotan juga diarahkan terhadap mekanisme pengawasan pekerjaan.

Tim Manajemen Konstruksi (MK) dan pengawas lapangan memiliki posisi penting untuk memastikan material yang dipasang sesuai dengan dokumen persetujuan material, spesifikasi teknis, serta hasil pengujian yang telah disampaikan kontraktor.

Jika kemudian ditemukan perbedaan antara material yang disetujui dengan material yang terpasang, hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen dan pemeriksaan teknis.

Bukan sekadar klaim bahwa pekerjaan telah memenuhi prosedur administratif.

Aparat Diminta Jangan Menunggu Beton Terlanjur Dicor

Atas temuan dan dugaan tersebut, aparat penegak hukum serta instansi pengawasan pemerintah dinilai perlu segera melakukan pemeriksaan sebelum pekerjaan pada bagian yang dipersoalkan semakin sulit diperiksa secara fisik.

Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain:

Pertama, melakukan pemeriksaan lapangan dan dokumentasi terhadap seluruh material baja tulangan yang digunakan.

Kedua, melakukan pengujian independen terhadap sampel material yang diambil langsung dari lokasi pekerjaan, bukan hanya menggunakan sampel yang diserahkan oleh pihak pelaksana.

Ketiga, mencocokkan hasil pengujian dengan mill certificate, LHU, nomor heat, merek, ukuran, surat jalan dan dokumen pembelian material.

Keempat, melakukan pemeriksaan terhadap volume pembelian besi baru dibandingkan dengan kebutuhan dan volume material yang terpasang.

Kelima, memeriksa asal-usul material bekas bongkaran yang berada di sekitar proyek serta memastikan apakah material tersebut pernah atau akan digunakan kembali.

Keenam, melakukan audit teknis dan administrasi terhadap pekerjaan apabila ditemukan ketidaksesuaian material.

Jangan Tunggu Struktur Bermasalah Baru Bertindak

Persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif proyek.

Jika benar ditemukan material yang tidak sesuai spesifikasi, sementara pekerjaan tetap dilanjutkan tanpa tindakan korektif, maka persoalannya dapat berkembang menjadi masalah kualitas konstruksi dan potensi kerugian negara.

Sebaliknya, apabila seluruh material yang digunakan ternyata memang memenuhi standar dan sesuai dengan kontrak, maka pemeriksaan independen justru menjadi kesempatan bagi pelaksana proyek untuk membuktikan hal tersebut secara terbuka.

Dengan demikian, yang harus diuji bukan sekadar dokumennya, tetapi material yang benar-benar berada di dalam pekerjaan.

Masyarakat Kota Padang berhak memperoleh fasilitas air bersih yang dibangun dengan material yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan.

APBN bukan ruang untuk kompromi terhadap mutu.

Kini publik menunggu langkah konkret Kementerian PU, Inspektorat Jenderal, BPK, serta aparat penegak hukum untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar atau justru dapat dibantah melalui pemeriksaan teknis yang transparan.

Jika material memang sesuai standar, buktikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindak sesuai ketentuan.

Berita ini akan terus dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Hak Klarifikasi:
Redaksi memberikan ruang yang proporsional kepada PT Hutama Karya, PT Ciriajasa Engineering Consultant, Kementerian PU, pengawas lapangan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, koreksi, atau hak jawab sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tim