PAD “Bocor Halus”? Pengawasan Internal Pemko Padang Disorot Keras, Potensi Miliaran Diduga Tak Tertangkap
PADANG PN — Alarm serius bagi tata kelola keuangan daerah di Kota Padang. Lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Padang kini menjadi sorotan tajam, menyusul dugaan banyaknya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak tergarap maksimal—bahkan berpotensi “bocor halus” tanpa jejak yang jelas.
Pengamat kebijakan publik,Feri kalek, menilai kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah memasuki tahap mengkhawatirkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Padang ini bukan kota miskin potensi. Tapi kalau pengawasan lemah, maka kebocoran itu bukan kemungkinan—melainkan keniscayaan. Ini yang harus dibongkar secara serius,” tegas Feri, Selasa.
Menurutnya, sektor pajak dan retribusi daerah yang seharusnya menjadi tulang punggung PAD justru rawan “menguap” akibat lemahnya kontrol di lapangan. Ia bahkan menyebut adanya indikasi pembiaran yang jika terus terjadi dapat merugikan kas daerah hingga miliaran rupiah.
Lebih jauh, Feri menyoroti akar persoalan yang dinilai klasik namun belum terselesaikan: mentalitas birokrasi. Ia menegaskan bahwa secanggih apa pun sistem yang dibangun tidak akan efektif tanpa integritas aparatur.
“Masalah utamanya bukan cuma sistem, tapi manusianya. Kalau masih ada celah untuk bermain, maka celah itu akan dimanfaatkan. Di sinilah pentingnya integritas. Tanpa itu, PAD hanya jadi angka di atas kertas,” ujarnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Padang untuk tidak lagi bersikap normatif. Langkah konkret dan terukur dinilai mendesak dilakukan, mulai dari audit menyeluruh terhadap potensi PAD, penguatan peran inspektorat, hingga penerapan sistem pengawasan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Tak hanya itu, Feri juga menekankan perlunya sanksi tegas bagi aparatur yang terbukti lalai atau bermain dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kalau tidak ada efek jera, maka praktik ini akan terus berulang. Pemerintah harus berani bersih-bersih ke dalam. Ini soal masa depan keuangan daerah,” katanya.
Situasi ini pun menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Pemerintah Kota Padang saat ini. Publik menanti, apakah peringatan keras ini akan ditindaklanjuti dengan langkah nyata, atau justru kembali tenggelam dalam rutinitas birokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Padang belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. (Red)
No comments