Mulai 2026, Pemerintah Terapkan Skema Fully Funded untuk Pensiun PNS

Jakarta PN - Pemerintah menyiapkan reformasi sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerapkan skema fully funded mulai 2026. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta mengendalikan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah tengah menyusun perubahan menyeluruh terhadap pola pendanaan pensiun yang selama ini masih bertumpu pada skema pay as you go, yakni pembiayaan manfaat pensiun yang sebagian besar bersumber langsung dari APBN.

Dalam beberapa tahun terakhir, belanja pensiun terus mengalami peningkatan dan menyerap porsi signifikan dari belanja pegawai. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan ruang fiskal negara apabila tidak dilakukan penyesuaian sistem secara struktural.

Melansir dari salah satu media, Senin (2/2/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerapan skema fully funded diarahkan untuk membangun pendanaan pensiun sejak masa aktif bekerja. Melalui sistem ini, iuran dikumpulkan dan dikelola secara berkelanjutan sehingga dana pensiun telah terbentuk sebelum aparatur memasuki masa purna tugas.

“Dengan pendekatan fully funded, pembayaran manfaat pensiun tidak sepenuhnya bergantung pada kas negara saat hak pensiun dibayarkan,” ujar Purbaya.

Dalam skema baru tersebut, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan penjamin tata kelola. Sementara itu, dana pensiun akan dikelola oleh lembaga pengelola khusus secara profesional dengan prinsip kehati-hatian investasi.

Pemerintah menilai sistem ini mampu menciptakan kepastian pembiayaan jangka panjang sekaligus menekan risiko lonjakan belanja pensiun di masa depan, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah pensiunan dalam waktu bersamaan.

Meski demikian, pemerintah memastikan hak pensiunan yang telah berjalan tidak akan mengalami perubahan. Ketentuan baru difokuskan bagi PNS yang masih aktif serta generasi aparatur berikutnya. Masa transisi disiapkan untuk menjaga kelancaran administrasi dan pembayaran manfaat.

Reformasi pensiun ini juga menjadi bagian dari penataan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Selain aspek pembiayaan, pemerintah mempertimbangkan prinsip keadilan manfaat, keberlanjutan program, serta transparansi pengelolaan dana.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan regulasi turunan yang mengatur besaran iuran, pola investasi, hingga mekanisme pengawasan. Tahapan implementasi meliputi penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi kepada aparatur agar memahami sistem baru secara menyeluruh.

Pemerintah berharap penerapan skema fully funded dapat menciptakan sistem pensiun yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan model ini, peran negara tetap kuat dalam pengaturan, sementara ketergantungan langsung terhadap APBN dapat dikurangi secara bertahap.

✍️Andre