DPRD Padang Pariaman Dikritik: Kunker Tetap Berjalan Saat Empat Kecamatan Dilanda Bencana

Padang Pariaman PN — Bencana yang melanda tiga hingga empat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman beberapa hari terakhir bukan peristiwa kecil. Ribuan warga terdampak, rumah-rumah terendam, akses transportasi lumpuh, dan sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan serius. Di tengah situasi ini, sebagian anggota DPRD Padang Pariaman justru tetap berangkat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah—keputusan yang memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menyatakan bahwa keberangkatan tersebut tidak dapat dibatalkan karena telah dijadwalkan jauh hari.

“Kegiatannya sudah terjadwal sejak awal. Tidak mungkin kami batalkan begitu saja,” ujarnya.

Namun, alasan tersebut dinilai publik tidak sejalan dengan kondisi daerah yang sedang berduka. Warga mempertanyakan mengapa agenda rutin DPRD tidak bisa ditunda, sementara masyarakat sendiri rela menghentikan aktivitas demi keselamatan dan pemulihan pascabencana.

Diterima Pejabat Sleman, Warga Sendiri Bergelut dengan Lumpur

Dalam kunker tersebut, rombongan DPRD Padang Pariaman diterima resmi oleh pejabat Pemkab Sleman untuk membahas penyaluran bantuan sosial dan pengelolaan tenaga P3K paruh waktu. Di saat yang bersamaan, ribuan warga di kampung halaman sibuk membersihkan rumah, menunggu bantuan, dan berupaya memulihkan kehidupan mereka dari dampak bencana.

Kontras situasi ini membuat banyak warga merasa ditinggalkan. Foto-foto warga desa yang antre bantuan dan membersihkan sisa lumpur menjadi ironi yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Ada BPBD dan Pemerintah” Dinilai Tak Cukup

Afredison menegaskan bahwa keberadaan BPBD, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat sudah mencukupi dalam penanganan bencana sehingga kunker tidak akan mengganggu proses pemulihan.

Namun, pernyataan tersebut justru memantik kritik baru. Banyak warga menilai DPRD memiliki peran moral dan politik yang tidak bisa digantikan oleh institusi lain. Kehadiran wakil rakyat dinilai penting untuk:

mengawasi distribusi bantuan,
mempercepat tindak lanjut kebijakan,
memastikan anggaran darurat tepat sasaran,
serta memberikan dukungan psikologis dan moral bagi warga terdampak.

Pertanyaan Publik yang Mengemuka

Keputusan keberangkatan kunker di tengah situasi darurat memunculkan sejumlah pertanyaan tajam dari masyarakat:

Mengapa kunjungan rutin lebih diprioritaskan daripada mendampingi warga yang sedang kesulitan?
Apakah DPRD memahami sepenuhnya beratnya kerugian yang dialami masyarakat?
Apakah “jadwal lama” lebih penting daripada kondisi darurat di daerah sendiri?
Apa urgensi kunker ini bagi penanganan bencana Padang Pariaman?

Hingga kini, sebagian warga menilai langkah DPRD tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap penderitaan masyarakat yang mereka wakili.

Ujian Kepercayaan Publik

Bagi sebagian warga, bencana bukan hanya soal air bah dan lumpur, tetapi juga soal kepercayaan kepada wakil rakyat. Keputusan untuk tetap berangkat kunker saat daerah tengah berduka dinilai sebagai langkah yang tidak tepat secara moral, meskipun sah secara administrasi.

Saat masyarakat membutuhkan kehadiran dan empati dari para pemimpinnya, sebagian wakil rakyat justru berada ratusan kilometer dari lokasi bencana.

Di tengah masa sulit, publik berharap wakil rakyat berdiri di garda terdepan—bukan mengikuti agenda yang dinilai tidak mendesak.

(Tim)