Waoh : Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Mantap

Jokowi Pindahkan Ibu Kota Indonesia

Jokowi Pindahkan Ibu Kota Indonesia

Jelang perayaan HUT RI 74 Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan 2019. Berbagai isu dilontarkan olehnya, mulai dari peningkatan kualitas SDM Indonesia hingga permohonan izin untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8). Di hadapan seluruh tamu yang hadir, Jokowi menyampaikan tiga kali pidato yaitu pidato sidang tahunan, pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan.

Dalam pidato kenegaraan, mantan walikota Solo ini pun meminta izin untuk dapat memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Jokowi tidak main-main dengan rencana pemindahan ibu Kota.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ungkap Jokowi.

Adapun alasan pemindahan Ibu Kota yang diungkapkan Jokowi dalam pidatonya adalah demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Pasalnya, hingga saat ini pusat perekonomian cenderung hanya berada di Pulau Jawa saja. Ia ingin nantinya sebuah Ibu Kota baru tidak hanya mencerminkan identitas bangsa, namun juga sebuah representasi dari kemajuan bangsa.

Namun sayang, Jokowi belum mengatakan secara pasti kota mana di Pulau Kalimantan ini yang akan dipilih sebagai ibu kota nantinya.

Ditemui usai pidato kenegaraan, Sandiaga Uno yang hadir menyatakan wacana pemindahan Ibu Kota ini perlu dipelajari secara mendalam sebelum dilakukan. Yang pasti pemindahan Ibu Kota tersebut, kata Sandi harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

Ketika ditanya apakah dirinya setuju dengan wacana pemindahan itu, ia mengaku akan mempelajari hal tersebut seperti bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan tentunya untuk perekonomian Indonesia.

Selain itu, menurutnya, wacana pemindahan ibu Kota ini bukanlah hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah agar berhati-hati dan mempelajari wacana ini.

“Kita harus hati-hati. Kami tidak langsung bilang setuju atau tidak, tapi kami ingin pelajari lebih seksama karena jumlah biayanya berapa sumber, dananya berapa dan dampak untuk lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok yang dirasakan karena kita khawatir nanti harga properti naik semua di Pulau Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau masyarakat di sana itu yang jadi fokus kita ke depan. Tapi, saya tidak ingin secara terburu-buru untuk menanggapi. Kita ingin pelajari dulu, mungkin bicara dengan beberapa pengamat bagaimana posisi keadaan keuangan kita ke depan,” ujar Mantan Wagub DKI Jakarta ini.

Senada dengan Sandiaga, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut rencana pemindahan Ibu Kota tersebut masih sangat mentah. Selain itu, menurutnya harus didalami juga darimana sumber biaya untuk rencana tersebut agar tetap efiesien dan tidak membebani APBN.

“Kalau menurut saya kan ini harus ada satu kajian yang sangat serius. Menyangkut masalah pemindahan ibu kota itu bukan persoalan sekedar keinginan, tapi ini persoalan segala sesuatu yang menyangkut infrastruktur, sumber daya pemerintah dan lain-lain. Tentu, ini harus ada satu rumusan, rancangan yang serius. Kalau lihat negara lain, mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi, bukan sekedar satu statement saja, walaupun gagasan itu bukan gagasan baru. Dari Bung Karno dan Bung Harto juga ingin memindahkan, tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita. Apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?,” jelas Fadli.

Selain wacana pemindahan Ibu Kota, Jokowi juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang diharapkan nantinya dapat membuat Indonesia mampu bersaing pada era revolusi industri 4.0.

Menurutnya, bonus demografi akan sangat bermanfaat untuk Indonesia jika kita bisa mengembangkan kualitas SDM dengan cara-cara yang baru.

Oleh karena itu, kata Jokowi, lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus didukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan.

Dengan persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, maka dibutuhkan kualitas SDM yang tepat yaitu bukan hanya SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat namun dibutuhkan SDM yang menguasai ketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan.

“Pertama, SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras, jujur kolaboratif, solutif, dan enterpreneurship. Kedua, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif dan membangun the emerging business. Namun, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM sehat dan kuat. Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat,” papar Jokowi.

Selain itu, dalam pidato nota keuangannya, Jokowi memaparkan target ekonomi dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Di tengah gempuran ketidakpastian perekonomian global, Jokowi nampaknya cukup optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh stabil.

Dengan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, Pemerintah, kata Jokowi, pada tahun depan menyusun asumsi makro. Yaitu di antaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggeraknya, Lalu inflasi yang dijaga pada tingkat 3,1 persen, nilai tukar rupiah yang diperkirakan berada pada kisaran Rp14.400 per USD.

Adapun target lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Untuk mencapai semua target itu pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal. [gi/lt]

Sumber : https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-minta-izin-pindahkan-ibu-kota-negara-ke-kalimantan-/5044844.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.